Pemetaan Komprehensif sebagai Titik Nol
Sebelum transformasi berjalan, Danantara melakukan pemetaan menyeluruh terhadap 1.074 perusahaan di bawah naungan BUMN. Hasilnya mengungkap beragam persoalan struktural: tumpang tindih unit usaha, kerugian operasional, inefisiensi, hingga piutang antara perusahaan yang tak terselesaikan. Pemetaan ini menjadi titik nol bagi reset tata kelola. Setiap perusahaan dikelompokkan berdasarkan sektor industrinya, lalu dibandingkan dengan standar global. Evaluasi mencakup analisis model bisnis, struktur biaya, margin EBITDA, analisis pasar, serta kapasitas internal dari sisi keuangan, organisasi, dan sumber daya manusia. Tanpa pemetaan sekomprehensif ini, intervensi kebijakan berisiko salah sasaran.
Empat Skema Penyehatan yang Terukur
Berdasarkan hasil analisis, Danantara mengelompokkan ribuan entitas ke dalam empat skema penyehatan utama. Pertama, likuidasi bagi perusahaan yang beban finansialnya telah melampaui nilai aset. Kedua, divestasi unit usaha non-inti seperti kepemilikan hotel, rumah sakit, jaringan serat optik, hingga jalan tol yang tersebar di berbagai BUMN. Ketiga, konsolidasi dan merger lintas BUMN, termasuk penggabungan 23 perusahaan industrial estate, lima perusahaan manajemen aset, 16 perusahaan asuransi, 60 rumah sakit, dan lebih dari 100 hotel. Keempat, konsolidasi internal seperti penutupan 124 perusahaan PT Pertamina dan 50 anak usaha PT Telkom Indonesia. Pendekatan ini menunjukkan bahwa restrukturisasi tidak dilakukan secara seragam, melainkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing entitas.
Temuan yang Mengguncang: Impairment dan Rekayasa Keuangan
Di balik angka-angka konsolidasi, Danantara menemukan praktik yang memerlukan pembenahan serius. Laporan resmi menyebutkan adanya rekayasa keuangan (financial engineering), pembukuan yang tidak akurat, hingga penurunan nilai aset (impairment) yang menembus Rp100 triliun. Masalah lain mencakup penyerapan investasi berlebih (overinvestment) tanpa menghitung imbal hasil, yang menyebabkan sejumlah BUMN terjebak dalam utang berkepanjangan. Contohnya adalah PT Krakatau Steel yang memiliki proyek mangkrak dengan beban utang Rp26 triliun, serta utilitas pabrik PT Kimia Farma yang hanya beroperasi 40 persen sehingga beban utang semakin tinggi. Temuan ini menjadi dasar mengapa reset tata kelola tidak bisa ditunda.
Transparansi sebagai Fondasi Baru
Dony Oskaria menegaskan komitmen untuk membawa pengelolaan BUMN setransparan dan seterbuka mungkin, termasuk melakukan perubahan fundamental dalam tata kelola. Transparansi bukan sekadar keterbukaan laporan keuangan, tetapi juga kejelasan struktur kepemilikan, akuntabilitas direksi, dan mekanisme pengawasan terhadap anak dan cucu perusahaan. Dalam konteks ini, konsolidasi menjadi alat untuk mengurangi kompleksitas yang selama ini menyulitkan pengawasan. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengingatkan bahwa pengelolaan aset negara yang terpecah-pecah menyulitkan pengawasan dan membuka celah penyimpangan. Dengan pemetaan yang rinci dan skema penyehatan yang terukur, Danantara berupaya membangun fondasi tata kelola yang lebih kokoh bagi BUMN ke depan. Laporan Antara pada Agustus 2026 menegaskan bahwa roadmap lima tahun tengah difinalisasi untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan kinerja bisnis, dan menciptakan nilai jangka panjang di seluruh BUMN.